GROUND HANDLING 2010 STMT TRISAKTI: Februari 2011

Visi dan Misi

Visi

Menjadi pengelola bandar udara bertaraf internasional yang mampu bersaing di kawasan regional.

Misi

Mengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan, dalam upaya memberikan manfaat optimal kepada pemegang saham, mitra kerja, pegawai, masyarakat dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis.

Sekilas Angkasa Pura II

Angkasa Pura II merupakan perusahaan pengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang telah melakukan aktivitas pelayanan jasa penerbangan dan jasa penunjang bandara di kawasan Barat Indonesia sejak tahun 1984.

Pada awal berdirinya, 13 Agustus 1984, Angkasa Pura II bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang bertugas mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng (kini bernama Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta) dan Bandara Halim Perdanakusuma. Tanggal 19 Mei 1986 berubah menjadi Perum Angkasa Pura II dan selanjutnya tanggal 2 Januari 1993, resmi menjadi Persero sesuai Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 3 tahun 1993 menjadi PT (Persero) Angkasa Pura II.

Saat ini Angkasa Pura II mengelola dua belas bandara utama di kawasan Barat Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Polonia (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Ketaping) dulunya Tabing, Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang) dulunya Kijang, Sultan Thaha (Jambi) dan Depati Amir (Pangkal Pinang) , serta melayani jasa penerbangan untuk wilayah udara (Flight Information Region/ FIR) Jakarta.

Seiring dengan pertumbuhan industri angkutan udara Indonesia yang meningkat pesat, Angkasa Pura II selalu mengedepankan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa bandara. Bandara yang dikelola Angkasa Pura II selalu memperoleh penghargaan Prima Pratama dari Departemen Perhubungan RI untuk kategori Terminal Penumpang Bandara.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang handal, selama tiga tahun berturut-turut Angkasa Pura II telah memperoleh penghargaan The Best BUMN in Logistic Sector dari Kementerian Negara BUMN RI (2004-2006) dan The Best I in Good Corporate Governance (2006).

Angkasa Pura II selalu melaksanakan kewajibannya memberikan deviden kepada negara sebagai pemegang saham dan turut membantu meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian terhadap karyawan dan keluarganya serta masyarakat umum dan lingkungan sekitar bandara melalui program Corporate Social Responsibility.

Strategi Perusahaan

Strategi yang ditetapkan untuk pengembangan perusahaan adalah strategi pertumbuhan adaptif (adaptive growth strategy) antara lain:

Strategi Pertumbuhan Gradual yaitu pengembangan bisnis inti dengan strategi pertumbuhan secara bertahap, antara lain penataan Terminal Penumpang Bandara Soekarno-Hatta, Polonia, Supadio, Sultan Syarif Kasim II dan Sultan Iskandarmuda;

Strategi Diversifikasi Konsentrik, yaitu diversifikasi pengembangan usaha yang terkait (related) dan jasa penunjang lainnya antara lain pembangunan hanggar, terminal kargo, airport railway, airport shopping mall, real estate dan lain lain, yang diterapkan di bandara cabang sesuai kondisi masing-masing bandara dengan memanfaatkan pasar, teknologi dan sumber daya perusahaan.

Strategi Utama (Grand Strategy)

Strategi Utama dalam mengelola perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Bisnis, yaitu dengan strategi pengelolaan :

· Bisnis inti (core business) dilakukan sendiri;

· Bisnis yang terkait dengan bisnis inti (related business) dengan cara sharing kepemilikan melalui saham atau anak perusahaan;

· Bisnis pendukung (supporting business) dengan cara KSO/BOT (Kerja Sama Operasi/ Build Operate Transfer);

2. Restrukturisasi Keuangan yaitu sumber dana pengembangan usaha melalui dana internal, eksternal (loan, obligasi, saham) atau kerjasama dengan pihak investor;

3. Restrukturisasi Organisasi yaitu perubahan struktur organisasi dari berbasis fungsional menjadi organisasi berbasis unit usaha (SBU/ Strategic Business Unit);

4. Restrukturisasi Organisasi dan SDM yaitu mewujudkan organisasi dengan jumlah SDM yang ramping, kompeten dan fokus;

5. Restrukturisasi Operasional yaitu pelayanan jasa ATS yaitu enroute/overflying dengan pengelolaan mengarah kepada cost recovery, pelayanan jasa aeronautika non-ATS dengan pengelolaan semi komersial dan jasa non-aeronautika dengan pengeloaan komersial penuh.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Angkasa Pura II senantiasa berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat. Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian dalam menjalankan usaha adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat, baik dalam jumlah maupun kualitas.

Jumlah karyawan Angkasa Pura II berdasarkan fungsi organisatoris terbagi dalam 3 jalur fungsi yaitu manajerial, profesi dan administrasi.

Manajerial merupakan fungsi organisatoris yang terdiri dari para karyawan yang menduduki fungsi manajerial dengan tingkatan, yaitu Senior Manajer, Kelas Jabatan 1 sampai dengan 4 (General Manager/Kepala Cabang, Vice President/Kepala Bidang/pejabat setara); Manajer, Kelas Jabatan 5 sampai dengan 7 (Manajer di Kantor Pusat, Kepala Divisi di Kantor Cabang); dan Asisten Manajer, Kelas Jabatan 8 sampai dengan 9 (Assistant Manager di Kantor Pusat, Kepala Dinas di Kantor Cabang).

Profesi merupakan fungsi organisatoris yang terdiri dari para karyawan yang menduduki fungsi operasi dan teknik yang bersifat mandatory dengan tingkatan, yaitu Koordinator Fungsi (Kelas Jabatan 6 sampai dengan 10); Supervisor/Pengawas Tugas Operasi (Kelas Jabatan 8 sampai dengan 11); Pelaksana Ahli (Kelas Jabatan 11); Pelaksana Terampil/Pelaksana Senior (Kelas Jabatan 12); Pelaksana Junior (Kelas Jabatan 13 sampai dengan 14); dan Pelaksana Dasar (Kelas Jabatan 15).

Administrasi merupakan fungsi organisatoris yang terdiri dari para karyawan yang menduduki fungsi administratif yang bersifat sebagai pendukung, dengan tingkatan, yaitu Staf Senior/Sekretaris Direktur Utama (Kelas Jabatan 10); Staf Junior/Sekretaris Direktur/Sekretaris Genaral Manager (Kelas Jabatan 11); Pelaksana Senior (Kelas Jabatan 12); Pelaksana Junior (Kelas Jabatan 13); Pelaksana Administrasi (Kelas Jabatan 14); Pelaksana Umum (Kelas Jabatan 15); Pembantu Pelaksana Umum/Caraka (Kelas Jabatan 16).

Bagi karyawan yang duduk dalam jabatan manajerial/profesi pada kelas jabatan setara, pada saat memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) dibebaskan dari jabatannya, namun masih diberikan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.

Bila dibandingkan data antara tahun 2006 dan tahun 2007, selisih jumlah karyawan masing-masing tingkat jabatan bervariasi. Peningkatan jumlah secara signifikan terjadi pada tingkat pelaksana kelas jabatan 16 sampai dengan 10, kecuali pada kelas jabatan 14 terjadi penurunan jumlah karyawan. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh :

Banyaknya jumlah karyawan yang mendapatkan promosi pada kelas jabatan 14;

Pengalihan karyawan Bandara Sultan Thaha dan Depati Amir sebagai bagian dari Penyertaan Modal Negara (yang sebagian terbesar berpendidikan SLTA).

Rekrutmen di fungsi-fungsi operasional dimana penempatan awalnya sesuai ketentuan sebagian besar ditempatkan pada kelas jabatan 15 (Pelaksana Dasar) sesuai dengan STKP/licence yang dimiliki.

Dilihat dari aspek pendidikan, secara umum terdapat peningkatan kualitas pendidikan karyawan pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006. Peningkatan tersebut antara lain karena :

Rekrutmen karyawan baru dengan tingkat pendidikan lebih tinggi namun dengan jumlah yang lebih sedikit bila dibandingkan karyawan yang pensiun (negative growth) untuk fungsi-fungsi administrasi (supporting);

Program pengembangan karyawan dalam bentuk diklat formal tingkat Diploma II sampai dengan Diploma IV, yang dititikberatkan pada pemenuhan persyaratan kompetensi untuk mendapatkan Surat Tanda Kecakapan Personil (STKP) atau Sertifikat Kecakapan Personil (SKP) bagi para karyawan yang bertugas di unit-unit teknik dan operasional.

Program kaderisasi pimpinan, pada pendidikan tingkat Strata 2;

Penambahan jumlah karyawan sebagai akibat pengalihan karyawan Bandara Sultan Thaha dan Depati Amir sebagai bagian dari Penyertaan Modal Negara.

Apabila dilihat dari status karyawan, jumlah karyawan terutama yang berstatus karyawan perusahaan secara umum menurun karena pensiun, kecuali untuk karyawan dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Diperbantukan dan Penugasan. PNS Diperbantukan seluruhnya adalah teknisi penerbangan dan menjalankan fungsi mandatory, sementara karyawan dengan status Penugasan adalah karyawan Bandara Sultan Thaha dan Depati Amir, status karyawan tersebut merupakan status sementara sambil menunggu penetapan status dari pemerintah dalam kaitannya dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Peningkatan jumlah PNS Diperbantukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan teknisi penerbangan, khususnya untuk tenaga-tenaga Air Traffic Controller serta teknisi listrik dan elektronika penerbangan. Selain itu terdapat pula beberapa orang karyawan yang diperbantukan ke PT (Persero) Angkasa Pura I dan perusahaan penyertaan (PT Gapura Angkasa dan PT Angkasa Pura Schiphol).

Pengembangan kompetensi difokuskan pada aspek-aspek :
Pemenuhan persyaratan untuk memperoleh sertifikat kecakapan bagi karyawan pada fungsi-fungsi mandatory, dalam bentuk diklat formal dan diklat teknis;

Kaderisasi pimpinanan pada tingkat manajerial dalam bentuk diklat formal dan manajerial;

Penambahan dan pengayaan wawasan pengetahuan dalam bentuk diklat substantive, baik di dalam maupun luar negeri.

Sepanjang tahun 2007 tercatat sejumlah 2.903 orang karyawan telah diikutkan pada berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Angkasa Pura II maupun institusi lain di dalam dan luar negeri.

Pelayanan Jasa Penerbangan

Pelayanan lalu lintas udara adalah salah satu bisnis utama Angkasa Pura II, dalam melaksanakan aktivitasnya tersebut, Angkasa Pura II sebagai Air Navigation Service Provider (ANSP) senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya baik dari fasilitas, prosedur kerja maupun kemampuan personil, sehingga mampu melaksanakan misinya untuk mengelola jasa pelayanan lalu lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan.

Sesuai dengan Airspace Structure Master Plan bahwa Flight Information Region (FIR) di Indonesia berubah dari 4 (empat) menjadi 2 (dua) yaitu Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR. Dampak dari restrukturisasi ruang udara ini adalah pemindahan Area Control Centre (ACC) Medan ke Jakarta; dengan demikian maka Medan yang tadinya mempunyai status sebagai Centre secara bertahap dialihkan ke Jakarta; dimulai dengan pemindahan Upper Medan East dan kemudian Upper Medan West; beberapa tahapan yang dilalui adalah trial operation, shadow operation dan full operation.

Pada tanggal 17 Agustus 2007 seluruh tahapan perpindahan Medan ACC ke Jakarta ACC telah selesai dan mulai saat itulah seluruh kendali pengontrolan dilakukan di Jakarta. Dengan demikian seluruh pengendalian lalu lintas udara di wilayah Indonesia bagian Barat dikendalikan oleh Area Control Centre (ACC) Jakarta yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dari ketinggian 245.000 feet sampai dengan 41.000 feet. Dampak positif dari bergabungnya Medan ACC ke Jakarta ACC dalah peningkatan pelayanan dan koordinasi inter dan antar ACC dapat lebih efektif dan efisien, sehingga keselamatan penerbangan (flight safety) lebih terjamin. Dengan berubahnya struktur ruang udara lapis atas, maka hal ini juga akan berdampak pada struktur ruang udara lapis bawah di Medan dan Banda Aceh. Dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan maka di Banda Aceh yang tadinya hanya Aerodrome Service, maka akan ditingkatkan menjadi Approach Control Service yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dari groundsampai dengan ketinggian 15.000 feet.

Untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi ruang udara, Angkasa Pura II bekerja sama denga LAPI ITB memasang RDPS (Radar Data Processing System) di Bandara Polonia Medan yang sekarang dalam tahapan trial operation; hal serupa juga dilakukan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yaitu pemasangan FDPS (Flight Data Processing System) dan RDPS (Radar Data Processing System); investasi besar ini dilakukan Angkasa Pura II untuk mampu melaksanakan misinya sebagai pengelola jasa pelayanan lalu lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan.

Selain dari pada itu terkait dengan pelayanan lalu lintas udara, di tahun 2007 ini telah dibuka route baru yaitu L 896 dan L 897 yang dikenal denganflexible track sebagai route transisi yang menghubungkan Australia dan Eropa. Route ini memanfaatkan fenomena alam sebagai jet stream tunnel/tail wind (angin buritan). Beberapa perusahaan penerbangan yang sudah menggunakan fasilitas route ini adalah Qantas Airways, Uni Arab Emirate Airlines dan ETIHAD.

Dalam rangka memenuhi persyaratan ICAO tentang English Proficiency bagi personil ATC dan Pilot yang diwajibkan mempunyai Minimal Operational Rating Scale (Level 4) tahun 2008, Angkasa Pura II sebagai Air Navigation Service Provider (ANSP) bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara Departemen Perhubungan melaksanakan Mapping Test serta Training ICAO English Proficiency yang diikuti oleh 386 orang ATC. Mapping Test diselengarakan untuk mengetahui tingkat kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang merupakan bahasa baku dalam pelayanan keselamatan penerbangan. Bagi personil yang belum mencapai minimal level 4 maka diwajibkan untuk mengikuti Training ICAO English Proficiency, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi personil ATC terutama plain language sangat mutlak dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan para pilot domestik maupun internasional.

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara

Selama tahun 2007, rata-rata jumlah penumpang domestik dan internasional di 12 bandara yang dikelola Angkasa Pura II meningkat masing-masing sebesar 9,5% dan 3% dibanding dengan tahun 2006. Hal ini seiring dengan berkembangnya perusahaan penerbangan dengan konsep low cost carrier yang menyebabkan beralihnya pengguna moda transportasi lain ke moda transportasi udara menyebabkan timbulnya kepadatan di terminal penumpang, terutama pada saat peak season, seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menyusul pengoperasian terminal baru Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, pada tahun 2007 telah dibangun terminal baru di Bandara Sultan Iskandarmuda. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, telah dilakukan percepatan pembangunan Terminal 3 yang direncanakan dapat menampung sebanyak 4 juta penumpang dalam setahun, untuk mengurangi tingkat kepadatan di Terminal 1. Sementara itu, proses pembangunan bandara Medan baru Kualanamu sebagai pengganti Bandara Polonia sudah dimulai.

Kenaikan jumlah penumpang yang cukup besar ini juga menuntut adanya peningkatan pelayanan, khususnya kepada para penumpang pesawat udara. Beberapa hal yang telah dilakukan Angkasa Pura II dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diantaranya adalah pemberlakuan sistem common use check-in counter, yang memungkinkan penggunaan fasilitas check-in counter secara bergantian oleh perusahaan penerbangan sehingga dapat mengurangi antrian penumpang pada saat check-in, perubahan pintu masuk dan penambahan jumlah X-Ray (screening check point) sebagai upaya untuk mengurangi panjang antrian di pintu masuk. Penggunaan barcode dalam proses verifikasi PSC (passenger service charges) juga telah diberlakukan di beberapa bandara yang dikelola. Angkasa Pura II juga telah melakukan peremajaan dan penambahan beberapa fasilitas di bandara, diantaranya toilet, taman, selasar terminal, musholla serta perbaikan interior bangunan terminal.

Akurasi data dan kecepatan dalam pemberian layanan informasi kepada para pengguna jasa bandara merupakan hal yang mutlak diperlukan. Karenanya, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para calon penumpang, pada tahun 2007 Angkasa Pura II telah mengganti sistem informasi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dari sistem lama CIS (Centralized Information System) ke sistem yang lebih baru FIS (Flight Information System) yang dapat membantu penumpang maupun calon penumpang untuk memperoleh informasi tentang jadwal penerbangan dan lokasi terminal dari penerbangan yang digunakan. Diharapkan sistem yang baru ini dapat meningkatkan kinerja operasional bandara dan para calon penumpang pesawat udara dapat merasakan manfaatnya.

Di Bandara Soekarno-Hatta, Angkasa Pura II menyediakan beberapa pilihan jasa angkutan pemadu moda, bagi para penumpang yang ingin melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan transportasi darat. Selain itu juga dilakukan penambahan jalur kendaraan di depan lobby terminal guna mengurangi kepadatan arus lalu-lintas.

Pada tahun 2007 juga telah diperkenalkan pembelian tiket pesawat melalui ATM (hasil kerjasama maskapai penerbangan domestik dengan sebuah Bank Pemerintah) yang struknya dapat digunakan untuk proses check-in.

Pengembangan Usaha

Pada tahun 2007, pertumbuhan penumpang dan pergerakan pesawat udara terus mengalami peningkatan sebagai kelanjutan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dikhawatirkan akan terjadi perlambatan yang dikarenakan oleh tingginya harga minyak dunia. Namun di masa yang akan datang seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Indonesia prospek kegiatan usaha Angkasa Pura II akan tetap berkembang, hal ini disebabkan kondisi geografis Indonesia yang sangat membutuhkan jenis transportasi udara. Pengembangan jasa aeonautika menjadi bersinergi dengan jasa non aeronautika agar dapat diperoleh manfaat yang optimal.

Untuk dapat memberikan manfaat kepada stakeholdernya, Angkasa Pura II dihadapkan pada tuntutan untuk dapat melakukan pengembangan usaha dengan menjaga pertumbuhan usaha ke depan. Termasuk dalam kegiatan itu adalah melakukan kegiatan investasi untuk kepentingan operasional bandara dan pelayanan kepada pengguna jasa bandara. Dengan kondisi keuangan perusahaan yang sehat, Angkasa Pura II dituntut untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dan juga sumber dana dari pihak perbankan maupun pihak investor lainnya.

Pada tahun 2009 akan diberlakukan kebijakan Open Skies Policy di negara-negara ASEAN. Kebijakan ini menuntut Angkasa Pura II untuk dapat memanfaatnya menjadi peluang kegiatan usaha. Di sisi lain, kebijakan ini jangan sampai memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha Angkasa Pura II. Salah satu peluang yang ada adalah peluang pertumbuhan penumpang internasional di bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura II selain Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan risiko yang mungkin akan dihadapi adalah menurunnya penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi motor penggerak utama kegiatan usaha Angkasa Pura II.

Risiko usaha di tahun-tahun yang akan datang akan semakin banyak dihadapi oleh Angkasa Pura II. Salah satu diantaranya adalah adanya perubahan Undang-undang Penerbangan yang membuka peluang timbulnya persaingan usaha dengan penyelenggara bandara baru dan keluarnya jasa pelayanan lalu lintas udara dari portofolio pendapatan Angkasa Pura II.

Untuk dapat mengantisipasi perubahan dan ancaman di masa datang, Angkasa Pura II melakukan pembenahan proses bisnis yang ditempuh dengan cara :
- Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang disusun berdasarkan standar ICAO dan standar yang ditetapkan oleh Kementrian BUMN selaku pemegang saham Angkasa Pura II;
- Peningkatan sumber daya manusia melalu penyusunan pola karir dan pemberdayaan SDM secar lebih intensif.

Penetapan KPI dimaksudkan untuk dapat mengukur kinerja dari setiap unsur-unsur di dalam perusahaan. Hal ini akan memberikan perubahan pada seluruh sisi perusahaan yang juga membutuhkan sosialisasi kepada seluruh pegawai perusahaan.

Peningkatan kompetensi karyawan diupayakan melalui program pendidikan dan pelatihan yang meliputi aspek pendidikan formal, pelatihan teknis dan manajerial, maupun kursus-kursus penyegaran dan kemampuan umum lainnya. Angkasa Pura II menerapkan sistem manajemen pengembangan SDM yang komprehensif, terarah dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan produktivitas setiap karyawan.

PERUSAHAAN PATUNGAN
Mengacu kepada Strategic Business Unit (SBU), Angkasa Pura II selalu berupaya meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan melalui berbagai rencana bisnis baru yang disesuaikan dengan spesifikasi bisnis bandara. Melalui aliansi dan kerjasama dengan mitra strategis, Angkasa Pura II berupaya meningkatkan standar pelayanan dan memperluas jaringan bisnis yang saling menguntungkan.

PT Gapura Angkasa berdiri pada tahun 1998, bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa ground handling pesawat udara dengan komposisi pemegang saham Angkasa Pura II dan Angkasa Pura I masing-masing sebesar 31, 25%, Garuda Indonesia sebesar 37,60%.

PT Angkasa Pura Schiphol berdiri pada tahun 1996, bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa komersial, teknik dan konsultasi bandar udara dengan komposisi pemegang saham; Angkasa Pura II sebesar 50% dan Schipol Airport Netherland sebesar 50%.

PT Purantara Mitra Angkasa Dua berdiri pada tahun 2000, bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa catering pesawat udara dengan komposisi pemegang saham; Angkasa Pura II sebesar 5,38%, PT Purantara Mitra Angkasa sebesar 38,22% dan PT Cardig Internasional sebesar 56,39%.

Tata Kelola Perusahaan

Dalam mengelola bandara, Angkasa Pura II bertekad untuk memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbaik dan memenuhi standar internasional, dengan menerapkan prinsip keadilan dalam memperlakukan pengguna jasa dan semua pihak yang menjadi pelanggan dan pemasoknya. Di lingkungan internal Angkasa Pura II semua sistem, kebijakan dan praktek manajemen dijalankan dengan menumbuhkan rasa keadilan di antara para anggota perusahaan. Dan selalu menegakkan komitmen untuk menjaga integritas sebagai warga Indonesia yang terhormat dalam kancah pergaulan bisnis kebandarudaraan yang makin mendunia dan cosmopolitan. Prinsip tata kelola perusahaan dijalankan selaras dengan visi dan misi perusahaan, untuk menciptakan nilai yang maksimal bagi para pemegang saham, yaitu Bangsa dan Negara Indonesia.

Manajemen Angkasa Pura II menyelenggarakan perusahaan dengan transparan, dengan prinsip bahwa informasi perusahaan dapat diakses dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat dan semua pihak. Dan manajemen Angkasa Pura II membuka diri bagi semua masukan dan saran dari lingkungan internal dan eksternal perusahaan.

Tatanan birokrasi, sistem administrasi, dan struktur organisasi yang berlaku di Angkasa Pura II menyediakan ruang bagi fleksibilitas, agar orang dapat bekerja secara adaptif dan inovatif, dan disertai dengan akuntabilitas. Setiap tindakan yang diambil manajemen disertai dengan alasan yang lengkap dan rasional, yang dilaporkan secara lengkap, cepat, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penekanan pada akuntabilitas dan adopsi dari suatu pola pelaporan tertentu yang dijalankan secara konsisten, menjadi ciri dari tata kelola perusahaan di Angkasa Pura II. Manajemen melengkapi diri dengan unit dan perangkat audit yang bertanggung jawab untuk melaporkan hasil kerjanya secara langsung kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris secara teratur. Penyelenggaraan bandara bukan hanya ditujukan untuk menciptakan nilai yang maksimal bagi para pemegang saham, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik pada Angkasa Pura II.

Pedoman Good Corporate Governance yang disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris Angkasa Pura II Nomor : KEP.258.1/GCG/X/APII-2004 dan Direksi Angkasa Pura II Nomor : KEP.484.1/KS.005/APII-2004 telah diterapkan

Building area:	30.000m2
Kapasitas:	4 juta penumpang/tahun
Total investasi:	IDR 198 billion
Terminal III Pier 2:	2010
Terminal III Pier 3:	2011

GROUND HANDLING 2010 STMT TRISAKTI

Senin, 07 Februari 2011

BANDARA SOEKARNO HATTA

Fasilitas Bandara Soekarno-Hatta

Konsep Bandara Soekarno-Hatta

TERMINAL III PIER 2, 3, 4 dan 5

LINGKING CORIDOR Terminal 2 - Terminal 3

Kereta Rel Bandara (Pintu Timur)

PT ANGKASA PURA II